EKONOMI RAKYAT DAN GLOBALISASI

1. EKONOMI RAKYAT DI INDONESIA

A. Ekonomi Rakyat

Ekonomi rakyat beberapa waktu terakhir menjadi istilah baru yang banyak didiskusikan dalam berbagai forum dan oleh banyak pihak. Bukan tanpa alasan ekonomi rakyat seolah-olah menjadi trendsetter baru dalam wacana pembangunan. “Ambruknya” ekonomi Indonesia yang selama lebih dari tiga dasawarsa selalu dibanggakan oleh pemerintah, memaksa berbagai pihak meneliti kembali struktur perekonomian Indonesia. Berbagai kajian yang dilakukan berhasil menemukan satu faktor kunci yang menyebabkan keambrukan ekonomi Indonesia yaitu ketergantungan ekonomi Indonesia pada sekelompok kecil usaha dan konglomerat yang ternyata tidak memiliki struktur internal yang sehat. Ketergantungan tersebut merupakan konsekuensi logis dari kebijakan ekonomi neoliberal yang mengedepankan pertumbuhan dengan asumsi apabila pertumbuhan tinggi dengan sendirinya akan membuka banyak lapangan kerja, dan karena banyak lapangan kerja maka kemiskinan akan berkurang. Kebijakan ekonomi tersebut ternyata menghasilkan struktur ekonomi yang tidak seimbang.

Kegiatan-kegiatan yang digeluti pelaku ekonomi rakyat secara kasar dapat dikelompokkan menjadi:

a)   Kegiatan-kegiatan primer dan sekunder – pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan (semua dilaksanakan dalam skala terbatas dan subsisten), pengrajin kecil, penjahit, produsen makanan kecil, dan semacamnya.

b)   Kegiatan-kegiatan tersier – transportasi (dalam berbagai bentuk), kegiatan sewa menyewa baik perumahan, tanah, maupun alat produksi.

c)   Kegiatan-kegiatan distribusi – pedagang pasar, pedagang kelontong, pedagang kaki lima, penyalur dan agen, serta usaha sejenisnya.

d)   Kegiatan-kegiatan jasa lain – pengamen, penyemir sepatu, tukang cukur, montir, tukang sampah, juru potret jalanan, dan sebagainya

Kegiatan primer seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan selama beberapa dasawarsa terakhir mendapatkan tekanan struktural dari pemerintah sebagai akibat kebijakan yang menekankan pada pertumbuhan industri dan menuntut upah buruh yang rendah. Upah buruh rendah hanya dapat tercapai apabila salah satu komponen utamanya yaitu makan juga rendah. Sebagai akibatnya kegiatan primer ditekan untuk menyediakan pangan murah yang diperlukan bagi pertumbuhan industri. Orientasi pada industri juga menyebabkan berbagai kegiatan di masyarakat seperti pengrajin, penjahit, produsen makanan dan semacamnya karena skalanya yang terbatas tidak mendapatkan perhatian bahkan tidak dilihat sebagai aktifitas ekonomi yang perlu dipertimbangkan.

Ekonomi rakyat adalah “kegiatan ekonomi rakyat banyak” (Krisnamurthi, 2001). Jika dikaitkan dengan kegiatan pertanian, maka yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi petani atau peternak atau nelayan kecil, petani gurem, petani tanpa tanah, nelayan tanpa perahu, dan sejenisnya; dan bukan perkebunan atau peternak besar atau MNC pertanian, dan sejenisnya. Jika dikaitkan dengan kegiatan perdagangan, industri, dan jasa maka yang dimaksud adalah industri kecil, industri rumah tangga, pedagang kecil, eceran kecil, sektor informal kota, lembaga keuangan mikro, dan sejenisnya; dan bukan industri besar, perbankan formal, konglomerat, dan sebagainya. Pendeknya, dipahami bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi rakyat (banyak)” adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang banyak dengan skala kecil-kecil, dan bukan kegiatan ekonomi yang dikuasasi oleh beberapa orang dengan perusahaan dan skala besar, walaupun yang disebut terakhir pada hakekatnya adalah juga ‘rakyat’ Indonesia.

Perspektif lain dari ekonomi rakyat dapat pula dilihat dengan menggunakan perspektif jargon: “ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” (Krisnamurthi, 2000). “Dari rakyat”, berarti kegiatan ekonomi itu berkaitan dengan penguasaan rakyat dan aksesibilitas rakyat terhadap sumberdaya ekonomi. Rakyat menguasai dan memiliki hak atas sumberdaya untuuk mendukung kegiatan produktif dan konsumtifnya. Dalam hal ini, sumberdaya ekonomi yang dimaksud adalah segala sumberdaya yang dapat digunakan untuk menjalankan penghidupan, baik sumberdaya alam, modal, tenaga kerja (termasuk tenaga kerjanya sendiri), ketrampilan, pengetahuan, juga sumberdaya sosial (kelompok, masyarakat) sumberdaya jaringan (‘network’), informasi, dan sebagainya.

“Oleh rakyat”, berarti proses produksi dan konsumsi dilakukan dan diputuskan oleh rakyat. Rakyat memiliki hak atas pengelolaan proses produktif dan konsumtif tersebut. Berkaitan dengan sumberdaya (produktif dan konsumtif), rakyat memiliki alternatif untuk memilih dan menentukan sistem pemanfaatan, seperti berapa banyak jumlah yang harus dimanfaatkan, siapa yang memanfaatkan, bagaimana proses pemanfaatannya, bagaimana menjaga kelestarian bagi proses pemanfaatan berikutnya, dan sebagainya.

“Untuk rakyat”, berarti rakyat banyak merupakan ‘beneficiaries utama dari setiap kegiatan produksi dan konsumsi. Rakyat menerima manfaat, dan indikator kemantaatan paling utama adalah kepentingan rakyat.

B. Ekonomi di Indonesia dan Ekonomi Rakyat

Sistem ekonomi yang dipakai Indonesia sekarang adalah sistem ekonomi campuran, yang artinya suatu sistem organisasi ekonomi yang ditandai dengan keikutsertaan pemerintah dalam hal penentuan cara-cara mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain pemerintah ikut secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah juga menetapkan berbagai peraturan dan undang-undang agar mekanisme pasar dapat berfungsi dengan lebih sempurna, dan persaingan kurang sehat dapat diatasi. Tetapi sistem ekonomi ini malah membuat Indonesia tidak bisa memfokuskan perekonomian rakyat. Ketidakmerataan pemilikan faktor-faktor strategis, khususnya sumberdaya alam sebagai tantangan bersama, akan tetapi yang menjadi perhatian adalah apabila ketidakmerataan tersebut merupakan salah satu kelemahan yang diakibatkan oleh sistem pembangunan ekonomi yang terpusat yang dianut di masa lalu.

Pasal 33 ayat 1 ( Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan) mengandung makna bahwa perekonomian yang paling sesuai untuk bangsa Indonesia adalah ekonomi kerakyatan. Dalam asas kekeluargaan terkandung pengertian demokrasi ekonomi, yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang.

Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Pemihakan dan perlindungan ditujukan pada ekonomi rakyat yang sejak zaman penjajahan sampai 57 tahun Indonesia merdeka selalu terpinggirkan. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

Moral Pembangunan yang mendasari paradigma pembangunan yang berkeadilan sosial mencakup:

a)        peningkatan partisipasi dan emansipasi rakyat baik laki-laki maupun perempuan dengan otonomi daerah yang penuh dan bertanggung jawab;

b)        penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijakan ekonomi;

c)        pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multikultural.

d)        pencegahan kecenderungan disintegrasi sosial;

e)        penghormatan hak-hak asasi manusia (HAM) dan masyarakat;

f)            pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

Srategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan di bawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang. Maka kemiskinan tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada mereka yang paling miskin dan paling kurang sejahtera. Inilah pembangunan generasi mendatang sekaligus memberikan jaminan sosial bagi mereka yang paling miskin dan tertinggal.

Berdasarkan pengertian dan landasan hukum yang digunakan oleh negara Indonesia, perekonomian yang paling sesuai adalah ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat sangat mengutamakan kepentingan rakyat yang berarti juga mendukung terlaksananya sila keempat Pancasila.

 

1. GLOBALISASI

A. Pengertian Globalisasi

Globalisasi mempunyai dua pengertian pertama, sebagai deskripsi/definisi yaitu proses menyatunya pasar dunia menjadi satu pasar tunggal (borderless market), dan kedua, sebagai “obat kuat” (prescription) menjadikan ekonomi lebih efisien dan lebih sehat menuju kemajuan masyarakat dunia. Dengan dua pengertian ini jelas bahwa menurut para pendukung globalisasi “tidak ada pilihan” bagi setiap negara untuk mengikutinya jika tidak mau ditinggalkan atau terisolasi dari perekonomian dunia yang mengalami kemajuan sangat pesat (Mubyarto, 2003).

Perdagangan bebas sangat berbeda bila dibandingkan dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor. Secara teori, semua hambatan-hambatan inilah yang ditolak oleh perdagangan bebas. Namun dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang didukung oleh penganut perdagangan bebas ini justru sebenarnya menciptakan hambatan baru kepada terciptanya pasar bebas. Perjanjian-perjanjian tersebut sering dikritik karena melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan besar.

B. Dampak Globalisasi

Globalisasi membawa dampak yang sangat berpengaruh bagi perekonomian di Indonesia. Dampak negatif dari globalisasi adalah :

a)     Aliran produk asing ke dalam negeri dapat merusak sektor ekonomi dan produk yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri.

b)     Produsen akan beralih profesi menjadi importir atau hanya penyalur melihat harga produk asing yang masuk ke dalam negeri. Hal ini akan mengakibatkan bergantungnya Indonesia pada produk asing.

c)     Karakter perekonomian yang semakin lemah dan bergantung pada negara lain.

d)     Produk Indonesia yang berdaya saing rendah di pasar Internasional karena tidak mendapat dukungan di pasar domestik.

e)     Peranan produksi nasional terutama produsen kecil akan terpangkas dan tergantikan oleh impor.

Dampak positif dari globalisasi adalah

a)     Peluang untuk menarik investasi ke Indonesia menjadi semakin terbuka.

b)    Peningkatan volume perdagangan.

 

1. PERAN EKONOMI RAKYAT DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI

A. Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Globalisasi

Perdagangan bebas merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari oleh semua negara yang ada di dunia ini termasuk Indonesia.  Menurut Pardede 2009 bahwa di Indonesia hanya terdapat 7 % generasi muda yang memiliki mental menjadi pengusaha. Selebihnya lebih suka menjadi budak, hal ini disebabkan kurikulum pendidikan yang telah menjiwai masyarakat sejak duduk di bangku sekolah sampai kuliah. Pada akhirnya pengenalan dunia usaha dan kebijakan dari iklim usaha tidak tertanam sejak dini.

Pemerintahan hanya mampu menggerakkan roda ekonomi sekitar 15% saja, selebihnya para pengusaha hitam pelaku economic animal yang menguasai perindustrian & ekonomi negeri ini. Estafet kewirausahaan tidak ada, maka perdagangan bebas akan dengan cepat menaklukkan Indonesia di bawah penjajahan negara lain nantinya, sebagaimana VOC pada dahulu kala mengembara ke negeri  untuk berdagang  berubah menjadi penjajah.

Selain itu, apabila kita menilik kinerja sektor industri, pertanian, dan UMKM Indonesia lima tahun terakhir, era perdagangan bebas ASEAN-China jujur saja justru serba mengkhawatirkan bagi posisi dan kepentingan Indonesia. Sektor industri misalnya, bukannya berkembang menuju industri dewasa dan kuat (mature industry), namun malah mengalami deindustrialisasi. Tak sedikit industri dalam negeri, seperti tekstil dan alas kaki, gulung tikar karena tak mampu bersaing. Walhasil, sumbangan industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) yang mestinya terus meningkat sebagai ciri negara yang industrinya makin maju, justru semakin menurun dan digantikan komoditas primer atau bahan mentah.

Sejalan dengan itu, banyak asosiasi industri kita, seperti baja, plastik, tekstil, menyuarakan ketidaksanggupannya bersaing dalam era pasar bebas ASEAN-China dalam waktu dekat. Ini mengingat beban biaya produksi yang berat di Indonesia. Kenaikan harga BBM dan listrik sebagai salah satu komponen pokok produksi menjadi salah satu sebabnya. Di samping masih merajalelanya praktek KKN yang berakibat ekonomi biaya tinggi (high-cost economy), tingginya suku bunga kredit perbankan (cost of money), dan lemahnya keterkaitan industri hulu dan hilir.

Kondisi sektor pertanian lebih memprihatinkan. Sebelum pasar bebas ASEAN-China berlaku, produk buah-buahan China dan Thailand sudah sejak lama membanjiri pasar Indonesia. Bahkan tidak hanya dijajakan di supermarket terkemuka, melainkan sudah dijual di kaki lima atau diasongkan di atas kereta ekonomi. Dengan kata lain, sebelum kawasan perdagangan bebas ASEAN-China dimulai, sektor pertanian Indonesia sudah dikalahkan di kandangnya sendiri. Maka bisa dibayangkan, bagaimana nasib produk pertanian kita tatkala tarif nol persen diberlakukan dalam era perdagangan bebas. Bisa dipastikan banjir produk pertanian asal China dan negara-negara ASEAN lainnya ke Indonesia akan semakin menjadi-jadi (Bima, 2010).

Kondisi perekonomian Indonesia tersebut dapat dikatakan belum siap untuk menghadapi globalisasi namun apapun keadaan perekonomian kita, globalisasi tetap harus dihadapi. Jadi yang dapat dilakukan adalah memperbaiki keadaan perekonomian sehingga kita dapat bertahan.

B. Peranan Ekonomi Rakyat dalam Menghadapi Globalisasi

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa sistem perekonomian yang tepat untuk diterapkan di Indonesia adalah ekonomi kerakyatan. Dalam asas kekeluargaan terkandung pengertian demokrasi ekonomi, yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang. Demikian “serangan” globalisasi tidak perlu kita takuti selama kita setia menggunakan Pancasila sebagai ideologi pegangan kehidupan bangsa. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi moralistik, manusiawi, nasionalistik, dan kerakyatan, yang akan mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Krisis moneter 1997-98 jelas lebih dulu dan lebih mudah memukul telak sektor ekonomi modern/ formal lebih-lebih perusahaan yang berutang besar dalam nilai nominal dolar, yen, atau valuta asing lainnya. Krisis moneter yang dimulai dengan depresiasi rupiah dan apresiasi dolar sangat memukul perusahaan-perusahaan yang berutang dolar atau valuta asing lain dan memukul impor karena harga rupiah barang-barang impor melonjak sesuai apresiasi dolar. Namun karena hampir semua sektor masih bersifat dualistik, sektor tradisional/ekonomi rakyat tidak terpengaruh krismon, atau terpengaruh secara tidak berarti. Dampak negatif krismon terhadap ekonomi rakyat dapat dihindari atau disikapi sedemikian rupa hingga tidak dirasakan dampaknya, dengan cara-cara atau ”seni” khas ekonomi rakyat, yang dikenal dengan istilah strategi penyikapan (coping strategy) baik dalam produksi, perilaku berkonsumsi, atau sekedar strategi bertahan hidup (survival strategy). Keberhasilan ekonomi rakyat dalam menghadapi krisis moneter tersebut diharapkan mampu menghadapi globalisasi dan dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia.

Ekonomi rakyat dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang relatif banyak karena biasanya ekonomi rakyat berawal dari usaha rumah tangga skala kecil. Penyerapan tenga kerja ini akan mengurangi tingkat pengangguran Indonesia yang jumlahnya sudah relatif besar (data ada di tabel berikut). Selain itu dengan semakin berkembangnya ekonomi rakyat di Indonesia, sektor industri diharapkan juga semakin berkembang melalui pertumbuhan kuantitas dan kualitas ekonomi rakyat tersebut.

 

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2004	2005 (feb)	2005 (nov)	2006 (feb)	2006 (agts)	2007  (feb)	2007 (agts)	2008 (feb)	2008 (agts)	2009 (feb)
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah/Belum Tamat SD	1004296	1012711	937985	349425	781920	666066	532820	528195	547038	2620049
2	Sekolah Dasar	2275281	2540977	2729915	2675459	2589699	2753548	2179792	22166619	2099968	2054682
3	SLTP	2690912	2680810	3151231	2860007	2730045	2643062	2264198	2166619	1973986	2133627
4	SMTA	3695504	3911502	5106915	4047016	4156708	3745035	4070553	3369959	3812522	1337586
5	Diploma I/II/III/Akademi	237251	322836	308522	297185	278074	330316	397191	519867	362683	486399
6	Universitas	348107	385418	395538	375601	395554	409890	566588	626202	598318	486399
Total		10251351	10854254	12630106	11104693	10932000	10547917	10011142	9427590	9394515	9258964

 

Ekonomi rakyat yang identik dengan rakyat dan usaha kecil, akan dapat berkembang dengan baik jika ada peran dan bantuan dari pemerintah. Peran pemerintah dapat diwujudkan dengan bantuan yang berupa modal, pelatihan, fasilitasi maupun pemasaran dan jaminan dalam pemasaran produk. Jika usaha ini dapat berkembang, rakyat sebagai pelaku usaha dapat saling mencukupi kebutuhan dengan berbagi jenis usaha (kelompok A menghasilkan produk yang berbeda dengan kelompok yang lain, sehingga dapat saling melengkapi). Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut diharapkan banjiran produk dari luar negeri tidak mendapatkan kesempatan untuk dikonsumsi oleh rakyat sehingga produksi dalam negeri tetap bertahan dan tidak mengalami kebangkrutan.

Berkembangnya ekonomi rakyat juga akan menjadikan masyarakat memiliki daya juang dan jiwa pengusaha yang semakin meningkat. Adanya jiwa pengusaha yang terus berkembang dan usaha skala kecil yang mengalami perkembangan baik dalam segi kualitas maupun kuantitas, perekonomian akan semakin membaik dan siap untuk menghadapi globalisasi.

Selain alasan di atas, perkembangan ekonomi rakyat, akan meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat dan bisa mengurangi tingkat kemiskinan yang jumlahnya masih tinggi (dapat dilihat di gambar berikut ini). Tahun 2001, jumlah penduduk miskin berkurang bila dibandingkan tahun 2000, ini disebabkan oleh berkembangnya usaha di tingkat kecil. Usaha tingkat kecil atau industri kecil berkembang karena pada saat krismon 1998, usaha skala besar banyak yang terkena dampak dan mengalami kebangkrutan sehingga setelah krismon banyak yang beralih ke industri skala kecil yang cenderung ke ekonomi rakyat.

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Globalisasi merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari dan harus dihadapi dengan persiapan yang matang.
2. Keadaan yang memaksa kita untuk siap dalam menghadapi globalisasi bukan berarti kita harus pasrah dan tidak berusaha untuk melakukan persiapan apapun.
3. Globalisasi bukan momok tetapi merupakan kekuatan serakah dari sistem kapitalisme-liberalisme yang harus dilawan dengan kekuatan ekonomi-politik nasional yang didasarkan pada ekonomi rakyat. Semasa krismon kekuatan ekonomi rakyat telah terbukti mampu bertahan. Ekonomi rakyat benar-benar tahan banting.
4. Ekonomi rakyat merupakan bentuk ekonomi yang paling sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 33 ayat 1).
5. Ekonomi rakyat terbukti mampu bertahan pada saat krisis moneter dan mampu menyerap banyak tenaga kerja serta mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

B. SARAN

1. Untuk menghadapi globalisasi, salah satu persiapan yang dapat dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat dikembangkan karena sesuai dengan Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Usaha skala kecil ditingkatkan dengan tujuan untuk memacu daya saing produk lokal sehingga produk lokal menjadi berkualitas dan mampu bersaing dengan produk yang membanjir dari luar negeri.
3. Pemerintah tetap konsisten dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari dalam negeri.
4. Peningkatan produktivitas dan keahlian masyarakat sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang akan berdampak pada berkurangnya tingkat kemiskinan masyarakat.